Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya dalam mewujudkan tujuan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Namun, di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini tidak banyak lembaga pemerintah yang menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan khususnya pada kegiatan APBD. Dengan adanya permasalahan tersebut, laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan APBD harus lebih diperhatikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis melakukan observasi di Dinas Pertanian, Tanaman, dan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mengetahui laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan APBD di lembaga pemerintah. Adapun observasi tersebut dilakukan dengan metode deskriptif yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data-data terkait. Hasil dari observasi ini menunjukan bahwa Dinas Pertanian, Tanaman, dan Pangan Provinsi Jawa Barat dalam penerimaan dan pengeluaran kegiatan APBD tahun 2012-2013 dapat dikatakan baik karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga dibuktikan dengan sisa saldo di setiap akhir tahun sebesar nol (0). FULLTEXT https://semawur.com/LKS0